Nasib mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT Setia) kian terlunta-lunta pascapengusiran secara paksa dari kampusnya oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti Jakarta Timur pada 25 Juli lalu.
Mereka kian terlunta, karena janji-janji yang disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan ke kampusnya seperti sediakala makin kabur dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu tanpa ada keputusan yang jelas. Saat ini dikabarkan, 530 mahasiswi STT Setia yang mengungsi di Bumi Perkemahan Cibubur, akan dipindahkan ke gedung bekas Kantor Walikota Jakarta Barat di Jl S Parman, Jakarta Barat.
Demikian kesimpulan pendapat, Rektor STT Setia Matheus Mangentang dan salah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Agama bernama Retly yang dikonfirmasi SP, Sabtu (16/8) menanggapi rencana Pemprov DKI mengungsikan mereka ke tempat penampungan baru di kantor lama walikota Jakarta Barat.
"Saya belum dengar rencana itu, sebab selama ini kami hanya selalu diberitahu dan dijanjikan secara lisan," kata Matheus.
Seluruh civitas akademik STT Setia, tutur Matheus sudah lelah dengan janji-janji Pemprov DKI yang hanya berupa penyampaian secara lisan. Sebab itu, mereka berharap, pemerintah memperjelas statusnya apakah sebagai pengungsi di dalam kota atau dikembalikan ke kampusnya dengan keputusan secara tertulis. "Kami minta diperjelas sampai kapan jadi pengungsi, karena mahasiswa dan dosen sudah lelah di ping pong ke sana kemari, padahal mereka harus terus menjalani proses belajar mengajar," kata Matheus.
Aparat Takut Preman
Selain meminta kepastian hukum dari pemerintah, Matheus juga menyayangkan sikap pemerintah dan aparat keamanan yang takut terhadap oknum organisasi massa yang mengatasnamakan warga, tetapi cenderung bertindak anarkis dan mirip preman, jika mahasiswa balik ke kampusnya.
"Kami sudah menyurati pemerintah dan aparat keamanan meminta jaminan hukum dan keamanan, tetapi mereka tidak berani. Bahkan, untuk melaksanakan upacara HUT ke-63 Kemerdekaan RI besok saja tidak direspons," kata Matheus.
Sementara Retly mahasiswa yang sedang menyusun skripsi itu sudah rindu kembali menikmati suasana belajar di kampusnya seperti sebelumnya.
"Kendati tetap bisa belajar di lokasi penampungan, yakni di Wisma Transito dan Bumi Perkemahan Cibubur, tetapi dalam kondisi terpisah dan tertekan, kami kehilangan konsentrasi," katanya.
Mereka juga kasihan dengan para dosennya yang harus mengajar dua kali di dua lokasi penampaungan untuk satu topik mata kuliah yang sama, karena mahasiswanya terpisah. "Kami minta pemerintah dan aparat beri kepastian hukum, kenapa sih mereka takut terhadap kelompok-kelompok yang mengatasnamakan warga. Padahal, kami ingin kembali ke rumah sendiri dan tidak mengganggu mereka," ujarnya.
Pemprov DKI dan aparat, tambah Retly, seharusnya mengikuti arahan Presiden Yudhoyono dalam insiden Monas beberapa waktu lalu bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan.
Bantah Penyegelan
Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah ada perintah penyegelan atas kampus STT Setia. Ia mengaku tidak pernah mengeluarkan perintah ke Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) untuk menyegel kampus itu.
"Tidak ada itu. Secara logika, Dinas P2B tidak punya kewenangan untuk itu," kata Foke di Balaikota, Jakarta, Jumat (15/8). Sebelumnya, ada informasi Dinas P2B akan menyegel kampus STT Setia karena dianggap pendiriannya menyalahi peruntukan. Rencana penyegelan itu dilakukan karena mendapat perintah dari Gubernur DKI.
Sumber : Suara Pembaruan/VM
